Syalom saudaraku..selamat datang di blognya bang Joel Nababan. Semoga blog ini bermanfaat buat saudara semuanya. dan jangan lupa meninggalkan pesannya ya Tuha memberkati

Kamis, 09 Mei 2013

Nasib Rumah Ibadah di Negara Pancasila


Oleh; Joel Nababan, S.Th 

Kamis 21 Maret 2013 satu unit buldoser meluncur ke  jalan MT Haryono, gang Wiryo RT 05/RW 02, desa Taman Sari, Kecamatan Setu Bekasi Barat. Satu unit alat berat tersebut sengaja didatangkan  PEMKAB Bekasi untuk mengeksekusi gedung Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Dengan dibantu  oleh ratusan aparat gabungan dari Satpol PP, Polresta Bekasi, serta Kodim, alat berat itu pun merobohkan bangunan Gereja HKBP, dan  dalam hitungan menit bangunan tersebut sudah rata dengan tanah kendati ratusan Jemaat mencoba menghalanginya.
Eksekusi gedung Gereja HKBP desa taman Sari menambah daftar hitam potret keber-agamaan di bumi Pancasila. Tidaklah susah menjejerkan peristiwa penyegelan, penutupan, bahkan pengrusakan rumah-rumah ibadah di republik ini, semisal: Penyegelan terhadap tiga Gereja ( HKBP Kaliabang, Gereja Pentakosta, GKRI) di kelurahan Kaliabang Bekasi Utara oleh PEMKOT Bekasi (Sabtu 11/02/2012), Penutupan sembilan Gereja dan enam  Vihara di Banda Aceh (18 Oktober 2012), pengrusakan terhadap Masjid An Nashir milik Jemaah Ahmadiyah yang terletak di jalan H. Sapari Bandung (Kamis 25/10/2012), penyegelan tempat ibadah Lembaga Pengkajian dan Pendalam Alquran (LPPA) Tauhid yang terletak di Sukuh Tanjung Anom RT 001/RW 005, desa Kwarasan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo (Jumat 26/10/2012), Nasib yang sama juga  dialami oleh Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) di Karanganyar Jawa Tengah, dimana Masjid Yayasan tersebut dirusak massa tak dikenal. 8 Maret 2013 penyegelan terhadap Masjid Al-Misbah milik Jemaah Ahmadiyah, jalan Terusan Pangrango No 44 Jati Bening Baru Pondok Gede kota  Bekasi-Jabar oleh PEMKOT Bekasi. Ratusan Massa FPI kota Sukabumi menyegel Masjid Bilal milik Jemaah Ahmdiyah yang terletak di jalan Sriwedan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Peneliti Setara Institute mencatat, sepanjang Januari-Juni 2012 terjadi 129 kasus kekerasan terhadap peristiwa kebebasan beragama, berkeyakinan di 22 Propinsi. Terdapat lima Propinsi  dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yakni: Jawa Barat 36 Peristiwa, Jawa Timur 20 Peristiwa, Jawa Tengah 17 peristiwa, Aceh 12 Peristiwa, dan Sulawesi Selatan 8 peristiwa. Bahkan lebih jauh lagi  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ESLAM) merilis laporan yang menyebutkan bahwa “intensitas kasus-kasu intoleransi meningkat sehingga jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia semakin buruk”.
Melihat banyaknya aksi-aksi intoleransi , kasus-kasus penyegelan, penutupan dan  pengrusakan terhadap rumah-rumah ibadah akhir-akhir ini, menimbulkan segudang pertanyaan “masih layakkah kita menyandang predikat sebagai bangsa yang santun? bangsa yang religius? dan bangsa yang toleran?
Merujuk kepada kasus-kasus yang selama ini terjadi, menurut penulis persoalannya sebenarnya cukup sederhana dan hanya berputar disitu-situ saja, semisal: masalah perizinan, dan berbeda pandangan (diberi label sesat). Masalah Perizinan; Bukan rahasia umum lagi kalau perizinan rumah ibadah  sangat sulit di republik ini. Bahkan tidak sedikit orang yang berkata lebih gampang mendirikan tempat-tempat maksiat di negeri yang konon religius itu. Ironis memang, konstitusi kita memberikan jaminan bagi warganya  untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Konstitusi memberikan mandat kepada Negara (Pemerintah) untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut.bukan sebaliknya Negara (Pemerintah) yang memberikan mandat kepada konstitusi, sehingga Pemerintah sesuka hati dewe terhadap para pemeluk agamanya. Kebebasan beragama bukanlah pemberian Negara atau golongan, bukan gift (hadiah) dari sang penguasa (pemerintah)  sehingga suatu waktu pemberian itu dapat membungkam kebebasan itu sendiri dan kebebasan itu dapat ditarik kembali oleh sipemberi dari yang diberi.  Perlu juga dipahami bahwa Indonesia bukanlah Negara agama atau agama Negara, tetapi Republik ini adalah Negara yang ber agama, Negara yang didasarkan pada Pancasila. Itu artinya semua suku bangsa yang ada di dalamnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama menikmati jaminan yang diberikan oleh konstitusi  itu. Tidak ada yang superior-imperior, tidak ada anak emas atau anak bawang.
Kembali ke masalah perizinan mendirikan rumah ibadah, kuat dugaan bahwa ini adalah sebagai tameng untuk melegitimasi tindakan-tindakan penyegelan, penutupan, penghancuran rumah-rumah ibadah. Bahkan mantan presiden RI ke 4  mengatakan “tindakan itu sebenarnya hanyalah tipuan hukum semata. Karena tidak mungkin ada legalitas bagi rumah-rumah peribadatan itu, kalau memang  izin tidak diberikan. Lebih jauh Gus Dur  mengatakan “ini adalah semacam penipuan legal yang sengaja dilakukan untuk tidak memberikan tempat bagi peribadatan diluar yang sudah dikenal oleh pejabat itu”. Dari pengalaman, mencuatnya informasi bahwa ada rumah ibadah  tidak memiliki izin pertama sekali muncul kepermukaan justru bukan dari lembaga-lembaga yang berwewenang, malah dari ormas-ormas tertentu yang memang tidak suka dengan rumah ibadah tersebut,  jadi semacam pesanan dari orang atau pun kelompok tertentu. Atau kalau kita mau jujur sudahkah lembaga-lembaga yang berwewenang mendata semua rumah-rumah ibadah di Republik ini? Sehingga publik mengetahui persis berapa rumah ibadah yang ada izinnya dan berapa yang tidak punya izin Selanjuntnya masalah perbedaan pandangan (diberi lebel sesat); Tidak sedikit lagi rumah-rumah ibadah yang disegel, dirusak, bahkan dihancurkan, pengusiran terhadap orang/kelompok yang dianggap sesat itu, oleh karena perbedaan pandangan, pernafsiran terhadap ayat-ayat suci yang ada di kitab suci itu sendiri. Sepertinya kita belum bisa menerima pandangan yang berbeda dengan kita. Ketika  pandangan yang berbeda itu muncul ke permukaan, maka kita pun memberi cap sesat. Dan kalau itu sesat maka hukumnya harus di basmi, bila perlu dibumi hanguskan.
Mandulnya empat pilar berbangsa: Salah satu kekayaan terbesar di Republik ini dan dunia internasional mengakuinya yakni empat pilar berbangsa (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI). Sejarah telah membuktikan bagaimana ketangguhan empat pilar ini sebagai perekat guna mempersatukan bangsa yang majemuk itu. Bukannya tidak sedikit lagi benturan-benturan yang diperhadapkan kepada ke empat pilar ini.  Mungkin kita masih mengingat diawal-awal pembentukan bangsa ini? Pertanyaan yang segera muncul pada waktu itu adalah “Apakah dasar dari Negara yang baru dibentuk dan baru merdeka itu. Para the Founding Father harus bekerja keras, memeras otak, mengorbankan segalanya guna merumuskan dasar Negara yang baru merdeka itu. Para pendiri bangsa ini pun harus masuk  dalam perdebatan yang cukup tajam. Dan pada akhirnya the founding father mengambil sebuah kesepakatan bahwa dasar Negara republik ini  bukanlah didasarkan pada agama atau menganut dasar sekuler, melainkan didasarkan pada Pancasila. Mengapa Pancasila? Sekali lagi para the founding father memiliki visi yang jauh kedepan, melihat realitas bangsa Indonesia yang serba multi; multi suku, multi budaya, multi agama  dan multi-multi yang lain. Dr. Eka Darmaputera mengatakan “jalan Pancasila yang kita pilih itu adalah jalan yang tepat, dan bagi bangsa Indonesia ia adalah satu-satunya pilihan yang arif dan mungkin, “pilihan lain di luar ‘jalan Pancasila; menurut keyakinan saya, bukan saja merupakan pilihan yang buruk, tetapi juga pilihan yang destruktif dan menghancurkan”. Pancasila menjadi payung raksasa yang memayungi tiap-tiap warga Negara Indonesia.
Kekokohan empat pilar berbangsa memang sudah terbukti dan teruji semenjak bangsa ini berdiri.  Namun sungguh sangat disayangkan, dalam beberapa tahun terakhir, kedikdayaan empat pilar ini sudah mulai tercabik-cabik. Kesaktiannya itu kini seupama singa ompong yang gagah namun  tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Empat pilar yang kita gadang-gadang  sebagai perekat bangsa yang serba multi , dan  sebagai payung raksasa bagi warganya, sudah jauh dari realitas kehidupan nyata. Dan kenyataannya semakin banyak rumah ibadah  di republik ini yang tidak terjamin lagi keamanan dan kenyamanannya. Nialai-nilai kebaikan, perdamaian, kenyamanan yang terkandung di dalam empat pilar berbangsa seolah-olah tidak mampu lagi dilahirkan dalam kehidupan nyata diantara sesama anak bangsa. Dengan kata lain empat pilar bangsa itu sudah mengalami kemandulan.
Ketegasan Pemerintah: Wibawa sebuah Pemerintahan akan runtuh dimata warganya ketika Pemerintah tidak memiliki ketegasan. Menyangkut semakin tingginya eskalasi penutupan rumah ibadah di Negeri ini, kuat dugaan bahwa pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Ada kegamangan dalam diri aparatur Pemerintah antara menjalankan konstitusi atau mengikuti tekanan dari ormas tertentu. Dan anehnya tidak sedikit aparatur pemerintah yang terbawa arus, terjerembab, disetir oleh pihak-pihak tertentu. Harusnya pemerintah tidak boleh tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran. Tjahyo Kumolo mengatakan “Ketegasan pemerintah Pusat dalam menindak tegas aksi-aksi pengrusakan tempat peribadatan maupun tempat-tempat lainnya, semakin dibutuhkan oleh warga Negara sebagai jaminan keamanan dan setidaknya ada kebebasan untuk beribadah”. Sementara itu Imam Anshori Saleh mengatakan “ Pembiaran terhadap tindak kekerasan adalah bukti ketidak mampuan pemerintah melindungi warga Negaranya.
Kesimpulan: Mandulnya empat pilar berbangsa dan tidak adanya ketegasan pemerintah, sudah dapat dipastikan bahwa nasib rumah-rumah ibadah di Negara Pancasila akan semakin memprihatinkan. Kalau hal ini terus dibiarkan, kedepan akan semakin banyak lagi rumah-rumah ibadah yang mengalami nasib yang sama yakni; disegel, ditutup, dirusak bahkan sampai dihancurkan. Dan kalau ini dibiarkan bukannya tidak mungkin akan menular ke daerah-daerah lainnya. Dan kalau ini terjadi, maka perlahan namun pasti, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI yang kita banggakan itu akan bubar dengan  sendirinya.

2 komentar: